Jawa Barat | alimannews.com – Dua ormas Islam besar, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), mengkritik kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait penambahan kuota siswa menjadi 50 orang per kelas. Kebijakan ini dinilai berdampak buruk pada keberlangsungan sekolah swasta dan pesantren.
Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jabar menyebut kebijakan tersebut menyebabkan penurunan jumlah pendaftar di sejumlah sekolah, termasuk sekolah favorit Muhammadiyah di Sukabumi, Depok, dan Garut. Di SMK Muhammadiyah 1 Cikampek misalnya, dari 789 lulusan hanya 642 yang mendaftar kembali.
“Kebijakan ini seharusnya dikaji matang dan dikonsultasikan dengan sekolah swasta. Jangan abaikan peran swasta dalam dunia pendidikan,” tegas Sekretaris PWM Jabar, Iu Rusliana.
Kritik serupa datang dari Ketua Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) NU Jabar, KH Abdurrahman. Ia menilai kebijakan Gubernur KDM mempersempit ruang gerak pesantren dan lembaga pendidikan swasta.
“Pesantren seolah dianggap pesaing, bukan mitra. Padahal, pemerintah tak akan mampu meng-cover pendidikan tanpa bantuan swasta,” ujarnya.
KH Abdurrahman mengungkapkan, sejumlah pesantren di Cirebon kehilangan hingga 70 persen pendaftar akibat kebijakan ini, karena calon siswa beralih ke sekolah negeri yang menambah kuota secara mendadak.
