ALIMANNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Agama Nasaruddin Umar mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi pada Senin (23/2/2026) untuk memberikan klarifikasi terkait penggunaan pesawat khusus dalam kunjungan dinas ke Sulawesi Selatan, 15 Februari 2026, saat meresmikan Gedung Balai Sarkiah di Kabupaten Takalar.
Kedatangan tersebut, menurutnya, merupakan bentuk transparansi dan kehati-hatian sebagai penyelenggara negara. Ia menyampaikan bahwa langkah melapor dilakukan agar tidak muncul persoalan etik ataupun dugaan gratifikasi di kemudian hari, sekaligus memastikan seluruh aktivitas kedinasan berjalan sesuai aturan.
Ia juga mengungkapkan bahwa komunikasi dengan lembaga antirasuah bukan kali pertama dilakukan. Sebelumnya, ia pernah berkonsultasi dan menyerahkan pemberian yang dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. “Ini bagian dari upaya kita mendukung pencegahan korupsi. Jika ada hal yang dirasa syubhat, lebih baik dilaporkan sejak awal,” ujarnya.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menilai langkah tersebut sebagai contoh positif bagi pejabat publik dalam membangun budaya pelaporan dan mitigasi risiko korupsi. Menurutnya, pelaporan sejak dini menjadi instrumen penting untuk mencegah konflik kepentingan serta menjaga integritas jabatan.
KPK menegaskan, transparansi pejabat negara diharapkan menjadi edukasi bagi aparatur sipil negara maupun masyarakat agar tidak memberikan hadiah atau fasilitas yang berpotensi dikategorikan sebagai gratifikasi. Upaya pencegahan dinilai sebagai kunci memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
