ALIMANNEWS.COM – Pemimpin Tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, akhirnya menyampaikan pernyataan resmi terkait gencatan senjata dengan Amerika Serikat, di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan spekulasi kondisi kesehatannya pasca-serangan yang menewaskan ayahnya, Ali Khamenei, pada 28 Februari 2026.
Dalam pesan tertulis yang disiarkan televisi pemerintah Iran, Kamis (9/4/2026), Mojtaba Khamenei menegaskan bahwa Iran tidak menghendaki perang, namun tidak akan pernah tunduk terhadap tekanan maupun agresi dari pihak mana pun.
“Kami tidak mencari perang dan kami tidak menginginkannya,” tegasnya.
Meski demikian, ia menekankan bahwa Iran memiliki hak sah untuk mempertahankan kedaulatan dan melindungi rakyatnya dari setiap bentuk serangan. Menurutnya, sikap tegas tersebut bukan bentuk provokasi, melainkan respons atas agresi yang dinilai melanggar prinsip keadilan dan kemanusiaan.
Mojtaba Khamenei juga menyoroti tindakan yang ia sebut sebagai agresi oleh rezim Zionis Israel dan dukungan Amerika Serikat, yang dinilai telah melampaui batas hukum internasional dengan menyasar infrastruktur sipil dan wilayah berdaulat.
Ia menegaskan bahwa perlawanan Iran bukan sekadar kepentingan nasional, tetapi bagian dari upaya menjaga martabat bangsa serta menegakkan keadilan di tengah ketimpangan global.
“Iran tidak akan melepaskan hak-hak sahnya dalam kondisi apa pun. Perlawanan ini adalah bentuk pembelaan terhadap kedaulatan dan kehormatan bangsa,” ujarnya.
Lebih lanjut, Mojtaba Khamenei memandang seluruh front perlawanan sebagai satu kesatuan strategis yang tidak terpisahkan. Ia menilai solidaritas antar kekuatan yang menolak dominasi dan agresi menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan global.
Pernyataan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa Iran tetap membuka ruang deeskalasi, namun dengan prinsip yang jelas: perdamaian tidak boleh dibangun di atas tekanan atau ketidakadilan.
Di tengah dinamika konflik yang terus berkembang, sikap ini mempertegas posisi Teheran—menghindari perang terbuka, namun tetap berdiri teguh dalam menghadapi apa yang mereka anggap sebagai agresi dan pelanggaran kedaulatan.
