ALIMANNEWS.COM, YOGYAKARTA – Perbedaan penetapan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah kembali memicu perdebatan di ruang publik, khususnya di media sosial. Muhammadiyah yang menetapkan 1 Syawal pada 20 Maret 2026 sempat mendapat sorotan, bahkan vonis “haram” dari sejumlah pihak karena dianggap tidak sejalan dengan keputusan pemerintah.
Namun di tengah polemik tersebut, Muhammadiyah justru memperoleh gelombang simpati dari warganet. Tak sedikit pengguna media sosial yang menyatakan ketertarikan untuk “bergabung” atau ‘login’ ke Muhammadiyah, sebagai bentuk dukungan terhadap sikap organisasi tersebut.
Perbedaan Bukan Hal Baru
Penetapan Idulfitri yang berbeda sejatinya bukan hanya terjadi di Indonesia. Sejumlah negara seperti Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Turki, Australia, dan Selandia Baru juga menetapkan Idulfitri pada 20 Maret 2026, selaras dengan Muhammadiyah.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyayangkan munculnya narasi yang mengharamkan perbedaan, khususnya dengan dalih ketaatan kepada ulil amri.
Ia menjelaskan bahwa konsep ulil amri memiliki penafsiran yang luas dalam khazanah keilmuan Islam. Merujuk pada Tafsir At-Thabari, ulil amri tidak hanya dimaknai sebagai pemegang kekuasaan, tetapi juga mencakup para ulama dan ahli ilmu.
“Penafsiran ulil amri itu berlapis, tidak tunggal. Bisa merujuk pada kekuasaan, tetapi juga kepada otoritas keilmuan,” ujarnya.
Potensi Polemik yang Lebih Luas
Haedar mengingatkan bahwa penyempitan makna ulil amri berpotensi memunculkan polemik yang lebih besar, termasuk perdebatan tentang sistem pemerintahan Islam.
Ia menyinggung konteks sejarah Piagam Jakarta 1945 yang telah menjadi konsensus nasional. Menurutnya, menghidupkan kembali perdebatan tersebut justru dapat memicu ketegangan yang tidak produktif.
“Apakah ingin mengarah ke sana? Ini yang perlu kita waspadai bersama,” tegasnya.
Sementara itu, jika merujuk pada Tafsir Al-Misbah, ulil amri dikembalikan pada substansi utama, yakni ketaatan kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW. Dalam konteks ini, Muhammadiyah menilai pendekatan hisab yang digunakan telah sesuai dengan prinsip kembali kepada Al-Qur’an dan Sunnah.
Respons Warganet dan Gagasan KHGT
Di tengah perdebatan, respons publik di media sosial justru menunjukkan kecenderungan positif terhadap Muhammadiyah. Banyak warganet menilai pendekatan yang diambil organisasi tersebut mencerminkan sikap progresif dan berbasis ilmu.
Salah satu gagasan yang mendapat perhatian luas adalah konsep Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), yang dinilai mampu menjadi solusi dalam menyatukan penentuan waktu ibadah umat Islam secara global.
“Respons publik dan media sosial luar biasa, banyak yang memberikan pembelaan terhadap Muhammadiyah,” ungkap Haedar.
Ajakan Kedewasaan dalam Perbedaan
Meski demikian, Haedar Nashir mengimbau agar perbedaan dalam penetapan hari besar keagamaan tidak terus-menerus menjadi sumber konflik. Ia menekankan pentingnya sikap dewasa dan bijaksana dalam menyikapi perbedaan.
Menurutnya, dinamika perbedaan merupakan hal yang wajar dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Yang terpenting adalah menjaga persatuan serta saling menghormati antarumat.
“Jika masih ada perbedaan ke depan, tidak perlu ada ketegangan atau saling menyalahkan. Kita harus menyikapinya dengan dewasa,” pungkasnya.
Dengan demikian, polemik Idulfitri 1447 H tidak hanya menjadi perdebatan teknis penentuan tanggal, tetapi juga cermin kedewasaan publik dalam merespons perbedaan di era digital.
