JAKARTA, ALIMANNEWS.COM – Ketua DPP PKS Bidang Pendidikan dan Kesehatan Kurniasih Mufidayati menyambut positif rencana pemerintah menata status guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khususnya pengangkatan guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu pada 2027.
Kurniasih menilai kebijakan tersebut menjadi harapan baru bagi ratusan ribu guru yang selama ini mengabdi di dunia pendidikan, sekaligus membutuhkan kepastian status kepegawaian, karier, dan kesejahteraan.
“Ini merupakan langkah positif dan patut kita dukung bersama. Kesempatan bagi guru PPPK paruh waktu untuk menjadi PPPK penuh waktu memberikan harapan akan adanya kepastian status dan masa depan yang lebih baik bagi para guru,” ujar Kurniasih dalam keterangannya, Jumat (21/8/2026).
Wakil Ketua Komisi X DPR RI itu menyebut, berdasarkan hasil rapat koordinasi DPR bersama pemerintah, terdapat 231.246 guru berstatus PPPK paruh waktu yang akan diberikan kesempatan menjadi PPPK penuh waktu pada 2027. Sementara jumlah guru PPPK saat ini mencapai 955.245 orang.
Kurniasih menegaskan, rencana tersebut harus dikawal sejak tahap perencanaan, terutama terkait kesiapan anggaran. Menurutnya, perubahan status kepegawaian memiliki konsekuensi terhadap penghasilan, tunjangan, dan hak-hak lain yang melekat pada guru PPPK penuh waktu.
“Jangan sampai rencana yang baik ini berhenti pada kesepakatan. Kita perlu memastikan seluruh kebutuhan anggaran disiapkan secara matang agar proses pengangkatan dapat berjalan sesuai target dan para guru mendapatkan kepastian,” katanya.
Ia mendorong koordinasi kuat antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kementerian/lembaga terkait, serta pemerintah daerah agar kebutuhan anggaran dapat dihitung berdasarkan data yang akurat.
Selain anggaran, sinkronisasi data guru dan kebutuhan formasi juga dinilai menjadi faktor penting. Pemerintah sebelumnya memproyeksikan kebutuhan guru nasional mencapai 526.689 formasi, mencakup satuan pendidikan di bawah Kemendikdasmen dan Kementerian Agama, serta kebutuhan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda.
“Data harus menjadi fondasi utama dalam proses penataan ini. Kita perlu memastikan guru yang memenuhi ketentuan dan memang dibutuhkan memperoleh kesempatan yang adil,” tegas Kurniasih.
Kurniasih juga meminta pemerintah memastikan seluruh proses pengangkatan berlangsung transparan. Informasi mengenai persyaratan, tahapan, jadwal, kebutuhan formasi, hingga mekanisme penetapan guru PPPK penuh waktu harus disampaikan secara jelas kepada para guru.
Menurutnya, keterbukaan diperlukan agar guru dapat mempersiapkan diri sekaligus mencegah munculnya kebingungan dan ketidakpastian dalam proses penataan status kepegawaian.
“Mekanisme harus jelas, terbuka, dan mudah dipahami sehingga tidak menimbulkan kebingungan maupun ketidakpastian,” ujarnya.
Lebih jauh, Kurniasih berharap kebijakan tersebut tidak berhenti pada perubahan status administratif. Pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu, kata dia, harus diikuti peningkatan kesejahteraan, kepastian karier, perlindungan profesi, serta kesempatan pengembangan kompetensi.
“Penataan ini bukan sekadar perubahan status. Yang ingin kita capai adalah adanya kepastian karier, kesejahteraan, perlindungan profesi, serta kesempatan bagi guru untuk terus meningkatkan kompetensinya,” tuturnya.
Kurniasih memastikan Komisi X DPR RI akan terus mengawal pelaksanaan rencana tersebut, terutama menyangkut regulasi, mekanisme pengangkatan, sinkronisasi data, dan ketersediaan anggaran.
“Kita mendukung penuh rencana pengangkatan guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Yang terpenting sekarang adalah memastikan seluruh persiapan dilakukan secara matang, transparan, dan didukung anggaran yang memadai agar target 2027 benar-benar dapat terlaksana,” pungkasnya.
