JAKARTA, ALIMANNEWS.COM — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperkuat sinergi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mendukung transformasi Jakarta menjadi kota global yang tetap berpijak pada nilai-nilai keagamaan, kebangsaan, dan keberagaman.
Komitmen itu disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat menghadiri Pengukuhan Pengurus MUI Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi se-DKI Jakarta Masa Khidmat 2025–2030, yang dirangkaikan dengan Pembukaan Musyawarah Kerja Daerah MUI Provinsi DKI Jakarta 2026 di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Pramono menyampaikan selamat kepada jajaran pengurus MUI yang baru dikukuhkan. Menurutnya, MUI memiliki posisi strategis dalam menjaga kehidupan keagamaan sekaligus mendampingi masyarakat Jakarta yang terus mengalami perubahan.
“Jakarta sedang bertransformasi menjadi kota global. Tantangannya bukan hanya soal infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga kesenjangan sosial, disinformasi, polarisasi, degradasi moral, serta bagaimana menjaga harmoni dalam keberagaman.”
Karena itu, Pramono menilai MUI merupakan mitra penting pemerintah dalam membangun Jakarta yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga memiliki karakter dan keadaban.
Dorong Moderasi dan Respons terhadap Isu Baru
Pemprov DKI Jakarta menyatakan dukungan terhadap arah kebijakan MUI DKI Jakarta periode 2025–2030, khususnya dalam memperkuat moderasi beragama serta mencegah ekstremisme dan intoleransi.
Pramono juga mendorong MUI menyusun panduan keagamaan yang mampu merespons perkembangan persoalan masyarakat modern, termasuk kecerdasan buatan (AI), ekonomi syariah, kesehatan mental, dan berbagai tantangan sosial perkotaan.
“Pemprov DKI mendukung orientasi MUI 2025–2030, terutama dalam memperkuat moderasi beragama, menolak ekstremisme dan intoleransi, serta memberikan panduan yang responsif terhadap persoalan baru.”
Ia berharap MUI tidak hanya berperan di tingkat kelembagaan, tetapi hadir hingga lapisan masyarakat. MUI dinilai dapat menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan umat, sekaligus menyampaikan aspirasi masyarakat serta memberikan masukan terhadap kebijakan publik.
Pramono juga meminta metode dakwah terus diperbarui agar relevan dengan karakter warga Jakarta yang modern, plural, dan semakin terkoneksi secara digital.
Siapkan Peta Jalan Keumatan Jakarta
Kolaborasi Pemprov DKI dan MUI, lanjut Pramono, akan diarahkan pada penyusunan peta jalan keumatan Jakarta 2025–2030 yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Sinergi juga diperkuat melalui penguatan kerukunan bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) serta membuka ruang bagi MUI untuk menjadi mitra pemerintah yang kritis dan konstruktif.
Sementara itu, Ketua MUI DKI Jakarta Gus Faiz Syukron Makmun berharap MUI mampu menjadi rumah besar yang mengayomi dan mempersatukan seluruh elemen umat Islam.
“Mudah-mudahan ke depan MUI bisa menjadi sarana perjuangan umat, menjadi rumah besar yang mengayomi semua perjuangan besar.”
Gus Faiz turut mengapresiasi dukungan Pemprov DKI Jakarta terhadap MUI. Menurutnya, hubungan yang baik antara pemerintah dan MUI menjadi modal penting untuk menjalankan amanah organisasi sekaligus memperluas manfaat bagi masyarakat.
Sinergi tersebut diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara kemajuan Jakarta sebagai kota global dengan penguatan moral, kerukunan, dan nilai keagamaan sebagai fondasi kehidupan masyarakat.
