ALIMANNEWS.COM | JAKARTA – Temuan pertama virus influenza burung varian H5 pada burung liar di Esperance, Western Australia, menjadi peringatan serius bagi kawasan Asia-Pasifik. Selain mengancam industri perunggasan Australia, kemunculan virus dengan tingkat kematian tinggi tersebut juga mendorong Indonesia untuk memperkuat pengawasan terhadap jalur migrasi burung liar dan meningkatkan biosekuriti peternakan.
Pakar Genetika Ekologi IPB University, Prof. Ronny Rachman Noor, menilai kekhawatiran Australia sangat beralasan mengingat industri unggas merupakan salah satu sektor strategis yang menopang ketahanan pangan sekaligus perekonomian negara tersebut.
Menurut Prof. Ronny, Australia setiap tahun memproduksi sekitar 1,3 juta ton daging ayam dan 6 miliar butir telur dengan nilai ekonomi mencapai AUD 7 miliar. Industri tersebut juga menjadi sumber mata pencaharian bagi ribuan peternak, sementara konsumsi daging ayam masyarakat Australia mencapai sekitar 45 kilogram per kapita per tahun.
“Australia memproduksi 1,3 juta ton daging ayam dan 6 miliar telur setiap tahun yang menjadi sumber utama pendapatan senilai AUD 7 miliar serta melibatkan ribuan peternak. Ayam juga merupakan sumber protein utama masyarakat Australia,” ujar Prof. Ronny dalam keterangan tertulisnya di laman IPB.
Ia menjelaskan, sebelum ditemukannya virus H5 pada burung liar pada 2026, Australia pernah menghadapi wabah flu burung varian H7 yang menyerang peternakan unggas. Saat itu pemerintah mengambil langkah cepat dengan memusnahkan jutaan ekor ayam untuk menghentikan penyebaran virus, meskipun kebijakan tersebut berdampak pada kerugian ekonomi dan terganggunya pasokan telur.
Selain memengaruhi produksi dalam negeri, wabah flu burung juga berdampak terhadap perdagangan internasional. Status bebas penyakit menjadi syarat penting dalam menjaga kepercayaan pasar ekspor sehingga pemerintah Australia harus memperkuat sistem surveilans, karantina, serta kesiapsiagaan menghadapi potensi wabah.
“Flu burung menyebabkan sejumlah negara mitra membatasi perdagangan unggas. Karena itu, pemerintah dan industri harus terus berinvestasi dalam pengawasan, karantina, serta simulasi penanganan wabah,” jelasnya.
Prof. Ronny mengungkapkan, virus influenza burung H5 merupakan salah satu varian paling berbahaya bagi unggas karena mampu menyebabkan kematian hingga 90–100 persen hanya dalam beberapa hari setelah infeksi.
Selain menimbulkan kematian massal pada unggas, virus tersebut juga mengakibatkan penurunan produksi telur, mengganggu pasokan ayam pedaging, serta meningkatkan biaya pengendalian penyakit.
Meski vaksin untuk H5 telah tersedia, penggunaannya masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya adalah sulit membedakan unggas yang benar-benar terinfeksi dengan unggas yang telah divaksin, di samping biaya vaksinasi massal yang tinggi dan potensi mutasi virus.
“Karena itu, strategi utama pengendalian tetap melalui penerapan biosekuriti yang ketat disertai pemusnahan unggas yang terinfeksi,” katanya.
Flu burung H5 tidak hanya mengancam sektor peternakan, tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan manusia. Gejala awal infeksi meliputi demam, batuk, sakit tenggorokan, hingga konjungtivitis.
Pada kasus yang lebih berat, infeksi dapat berkembang menjadi pneumonia, gagal napas, hingga sepsis. Prof. Ronny menyebut sekitar 50 persen kasus infeksi H5N1 pada manusia berakhir dengan kematian, sehingga kewaspadaan harus terus ditingkatkan.
Prof. Ronny menegaskan Indonesia perlu meningkatkan kesiapsiagaan karena berada di jalur migrasi burung dari Australia serta memiliki pengalaman menghadapi wabah H5N1 yang pernah menimbulkan kerugian besar pada sektor perunggasan nasional.
“Kehati-hatian ini penting mengingat Indonesia berada di jalur migrasi burung dari Australia dan pernah mengalami wabah H5N1 yang berdampak besar terhadap sektor unggas,” ujarnya.
Ia mendorong pemerintah memperkuat pengawasan terhadap burung liar di jalur migrasi, meningkatkan biosekuriti di seluruh peternakan unggas, memperketat sanitasi dan pengendalian lalu lintas unggas, serta meningkatkan edukasi kepada peternak mengenai deteksi dini dan pelaporan cepat apabila ditemukan gejala penyakit.
Selain itu, koordinasi lintas negara juga dinilai penting untuk mencegah penyebaran virus antarwilayah. Pemerintah juga disarankan menyiapkan dana darurat sebagai antisipasi apabila diperlukan tindakan pemusnahan unggas guna mengendalikan penyebaran wabah.
“Indonesia harus memperkuat pengawasan terhadap burung liar di jalur migrasi serta meningkatkan biosekuriti di peternakan unggas, termasuk menyiapkan mekanisme kompensasi jika terjadi wabah,” tutup Prof. Ronny.***
