ALIMANNEWS.COM | JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) resmi meluncurkan gerakan Digital Ecosystem Alignment (DEAL) 2026 sebagai langkah strategis mempercepat transformasi digital nasional melalui kolaborasi lintas sektor. Program ini menjadi wadah penyelarasan berbagai pemangku kepentingan untuk mewujudkan ekosistem digital yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Peluncuran DEAL 2026 beserta deklarasi delapan paket kolaborasi strategis berlangsung di Jakarta, Selasa (23/6/2026), dan dihadiri Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, jajaran pimpinan Kemkomdigi, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, pelaku industri, akademisi, investor, startup, hingga komunitas digital.
Dalam sambutannya, Meutya Hafid menegaskan bahwa DEAL 2026 bukan sekadar forum koordinasi atau agenda seremonial. Gerakan ini dirancang sebagai ruang kerja bersama yang berorientasi pada implementasi nyata guna mempercepat pemerataan manfaat transformasi digital di seluruh Indonesia.
Menurutnya, semangat gotong royong yang selama ini menjadi identitas bangsa harus menjadi fondasi dalam membangun masa depan digital Indonesia.
“Gotong royong adalah jati diri bangsa Indonesia. Nilai tersebut harus kita bawa ke ruang digital melalui gerakan Merajut Solidaritas Digital Indonesia,” ujar Meutya.
Ia menekankan bahwa transformasi digital tidak mungkin diwujudkan hanya oleh pemerintah. Dibutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen bangsa agar teknologi mampu menghadirkan manfaat ekonomi, sosial, dan pelayanan publik yang lebih merata.
Karena itu, solidaritas dan kolaborasi dinilai menjadi kunci untuk memperluas akses teknologi, mempercepat inovasi, serta memperkuat daya saing Indonesia di tengah persaingan global yang semakin ketat.
“Sebagai satu bangsa, kita harus bergerak menuju tujuan yang sama, yaitu menghadirkan keadilan digital dan kemandirian teknologi bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.
DEAL 2026 mengusung pendekatan berbasis aksi dan implementasi. Berbeda dari forum koordinasi konvensional, setiap kolaborasi yang dibangun diarahkan untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat sekaligus memperkuat sektor ekonomi digital nasional.
Sejumlah program yang telah berjalan menjadi contoh konkret dari pendekatan tersebut. Di sektor pertanian dan perikanan, pemanfaatan teknologi Internet of Things (IoT) telah membantu kelompok tani dan pembudidaya ikan di Sleman, Banjarnegara, dan Lamongan meningkatkan produktivitas usaha melalui sistem pemantauan yang lebih modern dan efisien.
Sementara itu, pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Kemkomdigi bersama mitra ekosistem digital telah menyelenggarakan pelatihan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) bagi sekitar 100 hingga 150 pelaku usaha di Wonogiri dan Banyuwangi. Pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas UMKM agar mampu bersaing di era ekonomi digital.
Upaya lain yang tengah dikembangkan adalah fitur Digital Addiction Risk Assessment (DARA), sebuah sistem yang dirancang untuk membantu mendeteksi dan memitigasi risiko kecanduan gim pada anak dan remaja.
Kemkomdigi juga sedang membangun Dashboard Ecosystem sebagai pusat data nasional atau single source of truth. Platform ini diharapkan mampu memperkuat pengambilan kebijakan yang lebih terintegrasi, akurat, dan berbasis data.
Meutya menegaskan, seluruh program tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga kerja sama lintas sektor dalam menjawab kebutuhan publik, memperkuat industri, dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Transformasi digital adalah kerja bersama. Karena itu DEAL 2026 kami hadirkan sebagai ruang penyelarasan untuk memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan,” katanya.
Forum DEAL 2026 turut dihadiri Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo dan Nezar Patria, serta jajaran pejabat eselon I Kemkomdigi.
Sejumlah kementerian dan lembaga strategis juga hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kepolisian Republik Indonesia, hingga Danantara.
Dukungan terhadap gerakan ini juga datang dari pemerintah daerah. Hadir dalam forum tersebut antara lain Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, dan Wali Kota Malang Wahyu Hidayat.
Sementara dari kalangan industri, turut berpartisipasi perwakilan Telkom, Telkomsel, PT Pos Indonesia, asosiasi industri digital, startup teknologi, pengembang gim, kreator konten, serta pelaku UMKM dari sektor pertanian dan perikanan.
Melalui DEAL 2026, pemerintah berharap tercipta sinergi yang lebih kuat dalam mempercepat transformasi digital nasional, memperluas akses teknologi hingga ke daerah, membuka peluang ekonomi baru, serta mendorong Indonesia menjadi negara digital yang maju, mandiri, dan memiliki daya saing global.***
