ALIMANNEWS.COM, JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menetapkan empat keputusan strategis dalam Musyawarah III Majelis Syura (MMS) yang digelar pada 25–26 Juli 2026 di Kantor Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Keputusan tersebut mencakup isu ekonomi nasional, penguatan ekonomi syariah, persoalan sosial, hingga dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.
Sidang MMS III dipimpin Ketua Majelis Syura PKS Mohamad Sohibul Iman dan dihadiri seluruh anggota Majelis Syura yang mewakili seluruh provinsi di Indonesia.
Presiden PKS Almuzammil Yusuf mengatakan, empat keputusan tersebut merupakan respons partai terhadap dinamika ekonomi, sosial, politik nasional, dan perkembangan geopolitik global.
Keputusan pertama, PKS menyatakan dukungan terhadap kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto yang dinilai sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
“PKS mendukung penuh Presiden RI Bapak Prabowo Subianto dalam menerapkan kebijakan ekonomi nasional yang sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, yaitu kebijakan yang menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Almuzammil dalam keterangan tertulis, Senin (27/7/2026).
Keputusan kedua, PKS mendorong pemerintah memperkuat kemandirian pendanaan nasional melalui pembangunan ekosistem regulasi dan kelembagaan berbasis ekonomi syariah. Langkah tersebut di antaranya dilakukan dengan mengoptimalkan wakaf produktif serta mempercepat pengembangan industri halal nasional.
Selain isu ekonomi, MMS III juga menyoroti berbagai persoalan sosial yang dinilai mengancam kehidupan masyarakat. PKS menyampaikan keprihatinan atas maraknya praktik korupsi, perjudian daring, pinjaman online ilegal, penyalahgunaan narkoba, serta penyebaran budaya LGBTQ+.
Melalui keputusan ketiga, PKS mengajak pemerintah dan seluruh elemen bangsa memperkuat kolaborasi dalam memberantas berbagai praktik yang dinilai merusak kehidupan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pada sektor hubungan internasional, PKS kembali menegaskan dukungannya terhadap perjuangan rakyat Palestina. Partai tersebut mendorong pemerintah, parlemen, dan seluruh komponen bangsa mengambil peran yang lebih aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina serta menghentikan penjajahan dan kekerasan yang terjadi di wilayah tersebut.
“Sebagai amanat konstitusi bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, PKS mendorong pemerintah, parlemen, dan seluruh komponen bangsa tampil lebih proaktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina, termasuk menghentikan segala bentuk penjajahan dan genosida terhadap bangsa Palestina oleh Zionis Israel,” tegas Almuzammil.
Empat keputusan MMS III tersebut menjadi arah sikap politik PKS dalam merespons berbagai tantangan nasional maupun global, sekaligus menjadi dasar perjuangan partai dalam mengawal kebijakan yang dinilai berpihak pada kepentingan rakyat, penguatan ekonomi nasional, serta nilai-nilai kemanusiaan.
