ALIMANNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mempercepat rehabilitasi empat sekolah dengan kondisi bangunan paling kritis pada 2026. Kebijakan ini diambil untuk menjamin keselamatan peserta didik dan tenaga pendidik sekaligus menghadirkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan percepatan penanganan difokuskan pada SDN Kebayoran Lama Selatan 09 yang akan diregrouping dengan SDN Kebayoran Lama Selatan 11, SMAN 102 Jakarta, SDN Cempaka Putih Barat 03, serta SDN Papanggo 01 bersama TKN Papanggo 01.
“Kami menempatkan keselamatan siswa dan tenaga pendidik sebagai prioritas utama. Karena itu, kegiatan belajar mengajar di SDN Kebayoran Lama Selatan 09 telah direlokasi ke SDN Kebayoran Lama Selatan 11 sejak November 2024 agar proses pendidikan tetap berjalan dengan aman,” ujar Pramono saat meninjau SDN Kebayoran Lama Selatan 09, Jakarta Selatan, Jumat (24/7/2026).
Menurutnya, kondisi bangunan SDN Kebayoran Lama Selatan 09 telah memasuki kategori rusak berat sehingga membutuhkan rehabilitasi total.
Data Dinas Pendidikan DKI Jakarta mencatat terdapat 22 sekolah yang telah memperoleh rekomendasi teknis untuk direhabilitasi secara menyeluruh. Dari jumlah tersebut, tujuh sekolah telah memperoleh alokasi pendanaan melalui APBD 2026–2027, sementara empat sekolah dengan tingkat kerusakan paling parah diprioritaskan untuk dipercepat penanganannya.
Untuk kawasan Kebayoran Lama, Pemprov menerapkan skema regrouping antara SDN Kebayoran Lama Selatan 09 dan SDN Kebayoran Lama Selatan 11 guna membangun fasilitas pendidikan yang lebih modern, aman, dan representatif dalam satu kawasan.
“Kebutuhan anggaran untuk regrouping kedua sekolah tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp48,15 miliar,” ungkap Pramono.
Secara keseluruhan, rehabilitasi empat sekolah prioritas tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp249 miliar. Dana itu mencakup pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, hingga biaya pendukung lainnya.
Pendanaan akan dioptimalkan melalui APBD Perubahan serta sumber pembiayaan non-APBD, termasuk kewajiban kompensasi atas pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB), RSM/S, dan sumber lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pramono menegaskan seluruh proses pembangunan harus dikerjakan oleh pihak yang memiliki kompetensi dan rekam jejak yang baik agar kualitas konstruksi benar-benar terjamin.
“Saya meminta pembangunan dilakukan oleh pihak yang profesional. Jangan sampai upaya besar ini menghasilkan bangunan yang tidak dikerjakan secara sungguh-sungguh karena menyangkut keselamatan warga sekolah,” tegasnya.
Sebagai langkah jangka panjang, Pemprov DKI Jakarta juga membentuk Tim Inventarisasi Kondisi Kerusakan Gedung Sekolah yang melibatkan sejumlah perangkat daerah terkait. Tim tersebut diberi waktu satu bulan untuk memetakan kondisi seluruh gedung sekolah di Jakarta sekaligus memverifikasi status tanah dan bangunannya.
Hasil inventarisasi akan menjadi dasar penyusunan prioritas penanganan, mulai dari rehabilitasi, pembangunan kembali, pembelian lahan, relokasi, hingga solusi lain sesuai kebutuhan masing-masing sekolah.
Dalam proses tersebut, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) akan mendampingi Dinas Pendidikan sejak tahap perencanaan, penyusunan desain, pengadaan, hingga pelaksanaan pembangunan. Pemprov juga menyiapkan mitigasi risiko serta standar operasional prosedur (SOP), termasuk mekanisme relokasi sementara agar kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung aman selama proses rehabilitasi.
Pramono menegaskan, perbaikan tidak akan berhenti pada empat sekolah prioritas. Inventarisasi menyeluruh diperlukan agar pemerintah memiliki data yang akurat sebagai dasar penanganan seluruh sekolah yang mengalami kerusakan.
“Pendidikan adalah prioritas. Karena itu, saya berharap seluruh persoalan terkait kondisi gedung sekolah dapat ditangani secara bertahap, terukur, dan memberikan rasa aman bagi seluruh warga sekolah,” pungkasnya.
