ALIMANNEWS.COM | JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah telah menutup sekitar 240 badan usaha milik negara (BUMN) dan entitas perusahaan negara yang dinilai tidak produktif serta terus mengalami kerugian. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya reformasi tata kelola BUMN sekaligus menghemat anggaran negara.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) Nahdlatul Ulama (NU), Selasa (23/6/2026).
“Sekarang kita sudah tutup kurang lebih 240 yang kita tutup. Enggak ada yang untung, rugi terus,” ujar Prabowo.
Menurut Presiden, langkah penutupan dilakukan setelah pemerintah melakukan evaluasi terhadap kinerja berbagai perusahaan negara yang selama bertahun-tahun dinilai tidak memberikan kontribusi positif bagi keuangan negara.
Prabowo mengaku terkejut setelah mengetahui jumlah perusahaan negara yang ada saat ini jauh lebih banyak dari perkiraannya sebelum menjabat sebagai presiden.
Ia mengaku sebelumnya memperkirakan jumlah BUMN hanya sekitar 300 perusahaan. Namun setelah menerima laporan resmi, jumlah entitas yang terkait dengan perusahaan negara ternyata mencapai lebih dari 1.000.
“Saya kira perusahaan BUMN itu jumlahnya 300. Waktu saya jadi presiden baru saya tahu jumlahnya seribu lebih,” ungkapnya.
Temuan tersebut, kata Prabowo, menjadi salah satu alasan pemerintah melakukan penataan secara menyeluruh terhadap perusahaan-perusahaan milik negara.
Presiden menegaskan proses restrukturisasi dan penataan BUMN belum selesai. Pemerintah berencana melanjutkan evaluasi terhadap ratusan entitas lainnya yang dinilai tidak produktif.
Bahkan, pemerintah menargetkan jumlah perusahaan negara yang ditutup dapat mencapai sekitar 700 hingga 800 entitas.
“Kita ujungnya akan menutup kurang lebih 800 perusahaan negara. Minimal 700 lah,” kata Prabowo.
Menurutnya, keberadaan perusahaan yang terus merugi hanya menjadi beban bagi negara dan menghambat efisiensi pengelolaan aset pemerintah.
Prabowo menyebut kebijakan penutupan perusahaan-perusahaan yang tidak sehat tersebut telah menghasilkan penghematan anggaran negara dalam jumlah besar.
Penghematan berasal dari berkurangnya berbagai biaya operasional perusahaan, termasuk pengeluaran untuk manajemen, direksi, komisaris, serta aktivitas administrasi yang tidak produktif.
“Sudah kita tutup, kita menghemat triliunan. Hanya dari menutup perusahaan-perusahaan yang enggak benar,” ujarnya.
Meski demikian, Presiden belum merinci nilai pasti penghematan yang telah diperoleh pemerintah dari kebijakan tersebut.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyinggung adanya dugaan praktik penyimpangan yang terjadi di sejumlah perusahaan negara yang terus mengalami kerugian.
Menurutnya, kondisi perusahaan yang tidak sehat berpotensi menjadi ruang bagi berbagai praktik tata kelola yang tidak transparan.
“Dan itu caranya para direksi itu nutupi korupsi mereka,” ucap Prabowo.
Namun demikian, Presiden tidak menyebut secara rinci perusahaan mana saja yang dimaksud maupun apakah terdapat proses hukum yang sedang berjalan terkait dugaan tersebut.
Pemerintah saat ini tengah mendorong reformasi menyeluruh terhadap tata kelola BUMN guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kontribusi perusahaan negara terhadap perekonomian nasional.
Langkah tersebut dilakukan melalui restrukturisasi, konsolidasi usaha, evaluasi kinerja, hingga penutupan perusahaan yang dinilai tidak lagi memiliki prospek bisnis maupun manfaat strategis bagi negara.
Hingga kini, pemerintah belum mengumumkan daftar lengkap perusahaan negara yang telah ditutup maupun entitas yang masuk dalam tahap evaluasi lanjutan.
Namun, kebijakan tersebut menjadi bagian dari agenda besar pemerintah untuk memperkuat kesehatan fiskal dan memastikan pengelolaan aset negara berjalan lebih efektif serta akuntabel.
